Terobosan untuk KPU

TEROBOSAN UNTUK KPU

BANJARMASIN, Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman.

Pertanyaan nya adalah bagaimana jika terdapat suatu rakyat yang ingin menyalurkan aspirasi nya namun, terhalang oleh kondisi tertentu ?

Contoh lainnya adalah mahasiswa(i) yang sering kita jumpai mereka lebih memilih golput dari pada ribet mengurus surat ini dan itu hanya untuk menggunakan hak suaranya.

Kebanyakan bagi mahasiswa(i) baru, menggunakan hak suara dalam pemilu adalah momen pertama kali. Faktanya, mereka yang kebanyakan berasal dari daerah tertentu khususnya daerah yang jauh tentu membuat mereka berpikir ulang untuk pulang kampung hanya untuk menggunakan hak suaranya.

Kira-kira lebih dari 65% mahasiswa(i) adalah anak perantauan yang menuntut ilmu di perguruan tinggi alias kuliah di luar daerah. Sedangkan kita tahu bahwasanya untuk menggunakan hak suara pasti harus mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) dimana disitu tertulis jelas alamat kita sendiri. Lalu bagaimanakah dengan mereka yang tinggal disuatu tempat yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di KTP, tentu tidak mudah untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Pada tahun 2014, banyak di jumpai para mahasiswa(i) yang mengaku iri pada teman-teman yang lain karena tidak bisa memilih jagoan partainya sendiri. Padahal sudah di beri kebijakan bisa ikut memilih namun harus mempunyai surat undangan dari pihak panitia TPS (tempat pemilihan suara) dan faktanya lagi hanya 25% yang mendapat undangan tersebut dan sisanya kembali ke kost masing-masing tanpa bisa mencoblos seperti yang lain.

“sebenarnya, kami sudah berusaha mencari dan mendatangi TPS terdekat tetapi ketika sampai di tempat tujuan, kami tidak bisa ikut memilih karena diharuskan membawa surat undangan agar bisa memilih, dan akhirnya kami harus pulang kembali ke kost tanpa mempunyai tinta warna biru di jari kelingking”. Ucap Raihanah dan Nailah dua orang mahasiswi jurusan Muamalah fakultas Syariah IAIN ANTASARI BANJARMASIN.

Sungguh ironis, bahwa kurang nya perhatian terhadap mahasiswa(i) yang menuntut ilmu atau kuliah diluar daerah harus mengabaikan hak mereka yaitu hak suara rakyat , yang pada dasarnya SATU SUARA RAKYAT SANGATLAH BERHARGA.

“kalau harus pulang kampung, rasanya nanggung banget. Karena untuk sampai ke MuaraTeweh memerlukan waktu 10 jam sedangkan liburnya hanya 1 hari, rasanya tidak mungkin pulang pergi dalam sehari hanya untuk memilih kandidat yang sebenarnya saya pun kurang tau siapa mereka”. Ucap Noor Jannah seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) fakultas tabiyah IAIN ANTASARI BANJARMASIN.

Menanggapi hal ini, teringat perdebatan Ahok di ruang sidang DPR dimana saat itu membahas tentang kesamarataan lapangan saat pemilu.

“tidak ada undangan dalam pemilu sehingga tidak bisa memilih adalah pelanggaran HAM?” di Meilborn, pemilu memang menggunakan undangan atau DPT untuk kelancaran pemilu. Namun, di meja-meja tertentu melayani orang yang berasal dari luar daerah atau luar negeri tanpa di mintakan undangan sehingga bisa menggunakan hak pilihnya. Cukup mengisi lembar formulir tentang data-data diri. Hasil dari pemilihan tersebut di masukkan ke dalam amplop dan dikirimkan ke KPU diperlukan waktu seminggu untuk mencek dan mendata apakah orang itu hak suaranya berhak dipilih atau tidak.

Mengapa sistem pemilu di Indonesia tidak mencontoh negara Meilborn agar setiap orang bisa menggunakan hak pilihnya ?

Saat ini Indonesia masih terdapat ketidakrataan lapangan dalam urusan pemilu ,mengapa demikian ? karena dilihat dari persoalan dan fakta nya, masih banyak orang yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan alasan dan kondisi tertentu. Masih banyak lagi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak KPU agar tidak ada perdebatan-perdebatan tentang pemilu.

Ketidakrataan pemilu tersebut menimbulkan kesempatan untuk kandidat yang baik dan yang buruk. Secara otomatis, koruptor lama bisa kembali dan menjadi pemimpin negeri ini. Tapi dengan adanya terobosan-terobosan baru dalam pemilu diharapkan meminimalisir kesempatan bagi orang-orang yang berperilaku buruk kembali menduduki kursi kekuasaan.

“mantan koruptor silakan nikmati hasil korupsi anda, tetapi jangan main-main dengan aktifis yang idealis”, tutur Ahok didalam ruang sidang DPR.

Penulis : Fitria Ramadhani 
IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

­­­­